Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana ikut menanggapi terkait adanya ratusan karyawan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung, Bali, yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, pemerintah bakal memberikan insentif perjalanan wisata berupa diskon tiket pesawat, kereta, kapal laut dan tol untuk memacu kunjungan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata.
“Mengenai PHK, kami sedang mengkaji pemerintah telah memberikan insentif seperti diskon perjalanan seperti pesawat, kereta dan kapal juga, dan tol dan harusnya itu memperbaiki perjalanan wisatawan nusantara ke Bali,” kata Widiyanti, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu solusi agar meningkatkan pendapatan sektor industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran di Bali.
Sehingga karyawan yang kena PHK dapat kembali dipekerjakan.
“Mudah-mudahan kita lihat dalam beberapa bulan ini keadaan akan membaik sehingga karyawan yang dirumahkan kembali bekerja,” kata dia.
Ia mengakui kebijakan efesiensi anggaran pemerintah membuat okupansi hotel sepi, khususnya hotel yang bergantung pada kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).
Namun, sektor industri perhotelan telah mendapat angin segar setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan himbauan kepada pemerintah untuk kembali memgelar rapat di hotel.
“Kami memahami adanya beberapa bulan ini penurunan okupansi hotel dari penyesuaian pola penghematan pemerintah. Tapi dari Kemendagri telah mengeluarkan imbauan bahwa Pemda dapat selalu mulai bekerja dan meeting di hotel-hotel kembali,” kata dia.
Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mencatat ada 100 orang karyawan akomodasi wisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas efesien anggaran pemenrintah.
Kepala Disnaker Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan ada 100 karyawan akomodasi wisata di yang tersebar di Kabupaten Badung, mengalami PHK selama enam bulan terakhir, Januari-Juni 2025.
“Di Bali ketika ada PHK satu saja itu masalah karena pariwisata sedang menggeliat naik, okupansi juga cukup tinggi kalau sampai ada PHK menjadi sebuah anomali. Tetapi yang tercatat memang baru di 100 sekian,” kata dia, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalam lagi terkait adanya fenomena PHK di Kabupten Badung, yang merupakan jantung pariwisata Bali.
“100 pekerja di hospitality umumnya banyak di hotel resto tapi perlu rinci lebih dalam lagi,” kata dia.