Koster terkait penolakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) luar direspons sejumlah pihak, salah satunya tim keamanan Desa Adat.
Pecalang Desa Adat Cemenggaon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar mendukung penuh kebijakan Koster.
“Kami, Pecalang Desa Adat Cemenggaon, dengan ini menyatakan dukungan penuh dan sepenuhnya menyetujui langkah serta kebijakan yang telah diambil oleh Bapak Gubernur Bali.”
“Khususnya dalam menolak masuknya organisasi luar atau kelompok-kelompok non-lokal (ormas) yang berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, serta keamanan wilayah Bali,” kata pecalang aktif, I Wayan Adi Suryana (32) yang mewakili Pecalang Desa Adat Cemenggaon.
Sebagai bagian dari aparat adat yang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan keharmonisan desa, mereka memahami betul pentingnya menjaga Bali dari pengaruh-pengaruh luar, terutama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali.
“Tindakan tegas ini kami pandang sebagai bentuk perlindungan terhadap Bali secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi keamanan fisik, namun juga dari sisi adat istiadat dan identitas budaya yang selama ini menjadi kekuatan utama pulau ini,” katanya.
Tim pecalang Desa Adat Cemenggaon mengajak seluruh masyarakat, khususnya krama adat untuk turut menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami siap bersinergi dengan aparat pemerintah dan pihak berwenang lainnya demi mewujudkan Bali yang aman, damai, dan tetap ajeg berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya,” ucap Suryana.
Sebelumnya, Koster merespons rencana organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya masuk ke Bali.
Gubernur Koster menegaskan, pihaknya menolak ormas yang berkelakuan seperti preman.
“Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” ucap Koster.
Ia menekankan bahwa Bali sudah kuat dengan adat. Terlebih, ada Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang.
Apabila lembaga adat dan pecalangnya kuat, Koster tegas mengatakan Bali tak butuh ormas tambahan, apalagi yang kerap membawa agenda tersembunyi.
“Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” katanya.