pendidikan berkarakter yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berhasil untuk perkembangan psikologi anak.
Program tersebut mampu mengubah sikap dan karakter anak. Bahkan, ada anak yang sebelumnya bercita-cita jadi dokter, berubah ingin menjadi anggota TNI.
“Sekarang tanya kepada anak dan lihat hasilnya, ternyata sangat cocok. Bahkan semua anak yang ingin menjadi dokter, lawyer, YouTuber berubah kok, ingin jadi anggota TNI. Alasannya apa? Mencintai Tanah Air, disiplin, jadi percaya diri, dan sebagainya,” kata Kak Seto di Denpasar, Bali, pada Rabu (28/5/2025).
Ia mengungkapkan, anak-anak yang mengikuti program tersebut banyak yang mengaku senang dan merasa bangga.
“Kami diizinkan untuk melihat juga dan suara anak juga menyatakan sangat bangga, sangat senang karena hidupnya teratur dan tetap diberikan waktu untuk tetap belajar,” kata dia.
Meski diklaim sukses, Kak Seto mengatakan program mengirim anak bermasalah ke barak militer tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan di provinsi lain.
Menurutnya, setiap provinsi harus memiliki program tersendiri sesuai karakter kedaerahan setempat. Asalkan, bisa mengatasi persoalan anak bermasalah dan mengubah mereka menjadi lebih baik.
“Kan ini sudah di semacam treatment oleh pendidikan nonformal di barak, dan apapun itu mau barak militer. Kalau gubernur DKI kan ke perpustakaan, ke gelanggang olahraga, ke alam bebas, monggo silakan. Pilihan masing-masing dari pemda, tapi arahnya demi kepentingan terbaik anak dan tetap ramah anak. Kami lihat bahwa Kang Dedi Mulyadi sudah cukup bijak, ada melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Anak untuk mengobrol,” kata dia.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjalankan program Pendidikan Berkarakter Bela Negara dalam rangka mendidik anak-anak “nakal” di Jawa Barat.
Program tersebut bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi.
Di sisi lain, program ini juga tak luput dari kritik sejumlah pihak.
Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak Dedi Mulyadi agar menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat dilansir dari Kompas.com, Senin (26/5/2025).