Wisatawan mengeluh, masyarakat lokal pun merasa waktu habis di jalan. Kemacetan di Pulau Dewata seakan kian tak terkendali.
Gubernur Bali, I Wayan Koster mengungkapkan pertumbuhan kendaraan yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan.
Akibatnya muncul berbagai permasalahan mobilitas.
Hal itu disampaikannya dalam rapat Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pangan, Air, Energi dan Transportasi di Denpasar, Senin (9/6/2025).
Sebelumnya, pendiri situs panduan perjalanan Lonely Planet, Tony Wheeler, bahkan pernah menyampaikan bahwa dia tidak ingin ke Bali lagi.
Alasannya, karena kondisi kemacetan sudah tidak masuk akal. Tony mengaku tidak akan kembali sebelum persoalan itu dibereskan.
Lalu apa solusi dan langkah kongkret yang akan dilakukan pemerintah?
“Pengelolaan angkutan umum yang baik menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah mobilitas di Bali,” jelasnya.
Menurutnya, transportasi publik merupakan layanan publik yang memang wajib disediakan oleh pemerintah.
Selama ini transportasi publik yang cukup diandalkan oleh masyarakat adalah Trans Metro Dewata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, hingga tahun 2024 saja, jumlah kendaraan di Bali mencapai 5.278.984 unit.
Melebihi jumlah penduduk yang hanya sekitar 4.3 juta jiwa.
Terbanyak adalah jenis sepeda motor, yakni hingga 4.528.734. Disusul jenis mobil penumpang sejumlah 544.640 unit.
Sementara daerah dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah Kota Denpasar di 1.781.862 unit dan Kabupaten Badung di 976.344 unit.
Paling sedikit Kabupaten Bangli, hanya 154.075 unit.
Diakui Koster bahwa untuk bidang transportasi, layanan transportasi darat, laut, dan udara, memang memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjawab tantangan mobilitas.
Utamanya di transportasi darat.
Dalam pengelolaan transportasi secara profesional dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan sistem kelembagaan yang cocok untuk diterapkan.