Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VII di Gedung Rapat Kerthasabha, Rumah Jabatan Jayasabha, Bali, Rabu 2 Juli 2025.
Evita menekankan perlunya kajian mendalam sebelum menyimpulkan kebenaran informasi tersebut.
“Ya, kita harus mempelajari benar ya. Ini benar atau tidak informasinya. Jadi, kita tahulah media sosial ini kan sekarang ini kita sudah enggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu kan,” kata Evita.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Bali bersama timnya perlu melakukan klarifikasi dan kajian atas data yang beredar.
Menurutnya, temuan semacam itu tidak hanya muncul di Bali, melainkan juga di daerah lain seperti Sumbawa dan Nias.
“Nah, saya rasa Pak Gubernur dan tim Bali yang bisa melakukan kajian-kajian ya. Ini benar atau tidak gitu. Karena kan bukan hanya di Bali saja, di Sumbawa, di Nias itu. Itu kan juga,” kata dia.
“Apakah itu maksudnya investasi, apakah itu jual? Nah, ini kajian-kajiannya harus dilakukan karena sudah jelas kan kalau pemiliknya harus kita orang Indonesia,” jelasnya.
Evita juga menegaskan bahwa data terkait penguasaan lahan atau pulau oleh pihak asing harus diperiksa keabsahannya terlebih dahulu.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif.
“Dipertanyakan untuk keasahan daripada data tersebut, seharusnya pemerintah melakukan kajian-kajian di dalam hal tersebut,” tambahnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan Menteri ATR/BPN oleh DPR untuk dimintai klarifikasi, Evita menyebut hal itu dapat direncanakan dalam konteks pembahasan yang berkaitan dengan pariwisata secara keseluruhan.
“Ya, mungkin kita akan rencanakan ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang adanya pulau-pulau kecil di Bali yang diduga telah dikuasai asing menuai perhatian publik.
Namun hingga kini belum ada data resmi yang dirilis pemerintah mengenai hal tersebut.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Pemprov Bali Diminta Lakukan Kajian Adanya Pulau Kecil Dikuasai Asing.